Disdik Gelar TO Serentak, Untuk SMA Sederajat

PEKANBARU (CK)- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, melaksanakan try Out (TO) kepada seluruh siswa SMA/SMK yang ada di pekanbaru. TO yang dimulai pada Hari Selasa dan berakhir pada hari kamis. Adapun tujuan dari TO ini adalah sebagai langkah pemetaan kesiapan dan kemampuan siswa menghadapi Ujian Nasional (UN).

 

Hal ini di terangkan oleh Ketua UN 2014 Abdul Jamal MPd, ia kalau kegiatan TO ini dilakukan serentak selama tiga hari. Yang dimulai dari tanggal 1-3 April tahun ini, sedangkan pada pelaksanaannya disdik hanya bisa menyediakan soal dan lembar jawabkan.

 

“kita dari disdik hanya menyediakan soal dan lembar jawabkan saja, adapun mengenai mekanisme dan tempat ujian, jelas itu menjadi Tanggung jawab pihak sekolah. Termasuk juga mengenai honor pengawas dan keperluan yang lainnya.” Kata Abdul Jamal, kepada wartawan, Selasa (1/4)

 

Abdul Jamal, juga menambahkan mengenai materi soal, tentu dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sedangkan untuk seluruh pelaksanaan teknis kegiatan diserahkan kepada sekolah, termasuk dalam hal pemeriksaan hasilnya. Karena Disdik juga mengirimkan kunci jawabannya.

 

"ini kita lakukan agar pihak sekolah bisa mengetahui dimana letak kekurangan atau kelemahan siswa, itu sendiri. Sehingga bisa melakukan terobosan memperbaiki nilai, agar kedepannya menjadi lebih baik " tambahnya. (Sar)

Tahun Ini UIN Terapkan UKT pada Mahasiswa Baru

Pekanbaru (CK)- Mulai angkatan 2014/2015 tahun ini Universitas islam negeri sultan syarif kasim (UIN) Suska Riau, Pekanbaru sudah mulai menetapkan uang kuliah tunggal (UKT) untuk seluruh mahasiswa baru. Dengan penerapan SPP tunggal itu, maka seluruh pungutan pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan akademik tidak dibenarkan lagi.

 

Hal ini yang di sampaikan oleh Pembantu Rektor (PR1) Prof. DR.Munzir Hitami MA Dia mengatakan mulai tahun ajaran baru ini pihak UIN Suska Akan menerapkan program uang Kuliah Tunggal (UKT) ini.

 

“ya tahun ini UIN Wajib terapkan UKT, pasalnya tahun kemaren kita terlambat menerpkan program ini, Sehingga tahun ajaran baru ini UKT harus kita terapkan di UIN, ini bagi mahasiswa baru kita.” Kata Munzir Hitami, ketika di Wawancarai cakrawala,di Ruanggannya Kamis (27/3).

 

Lebih lanjut di katakana Rektor UIN Terpilih ini, Uang Kuliah tunggal (UKT) ini adalah program dari pusat yakni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

 

“mau tidak mau kita harus siap untuk menrapkan program UKT yang telah di sampaikan oleh pusat. Jadi ya kita sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia ini harus ikut dengan program pusat tersebut.” Kata Munzir

 

Tahun ini tidak boleh di tunda lagi, jadi harus di terapkan, Y dengan UKT ini tidak ada pungutan lain lagi, seperti tahun sebelumnya, sehingga yang kurang mampu dapat di subsidikan. Adapun anggaran uang kuliah tunggal ini, berkisar dari 1 juta hingga 3 juta, karena setiap fakultas itu berbeda-beda pembiayaannya.

 

“kita sekarang ini di UIN hanya menerapkan tiga level saja, yang mampu, yang sedang dan yang kurang mampu. Dengan UKT ini tidak adalagi pungutan uang lain-lain seperti tahun yang telah lewat.” Terang Orang Nomer satu Di UIN itu.(sar)

Tunjangan Profesi Guru Swasta Cair Duluan

JAKARTA - Pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) triwulan I 2014 untuk guru swasta lebih cepat dibandingkan guru negeri (PNS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan TPP untuk guru swasta sudah bisa dicairkan pekan depan.
 

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, jaminan pencairan itu disebabkan karena surat keputusan (SK) pencairan TPP sudah diterbitkan.

"Untuk guru non PNS (swasta, red) anggarannya ada di kami (Kemendikbud, red). Tinggal dicarikan setelah urusan administrasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, red) beres," kata dia kemarin.

Anggaran untuk pembayaran TPP guru swasta di jenjang SD dan SMP (dikdas) disiapkan anggaran sebesar Rp 328,8 miliar. Anggaran itu akan disalurkan kepada 81.520 orang guru yang sudah mengantongi SK pencairan TPP.

Sementara itu masih ada 9.532 orang guru yang verifikasi ulang data untuk penerbitan SK pencairan TPP susulan. Di luar itu ada 6.316 oran guru yang tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP.

Sedangkan di jenjang SMA dan SMK (pendidikan menengah/dikmen), anggaran pencairan TPP guru swasta sekitar Rp 250 miliar. Dana itu dibayarkan kepada 46.567 orang guru yang sudah mengantongi SK pencairan TPP.

Kemudian juga akan disalurkan kepada 14.041 orang guru yang sedang dilakukan verifikasi ulang. Sementara itu di tingkat dikmen, ada 1.253 orang guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK.

"Guru-guru yang diputuskan tidak layak mendapatkan SK, ya tidak akan dapat tunjangan profesi," papar dia.

Guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP karena beberapa alasan. Seperti sudah pensiun atau meninggal dunia, beralih menjadi pejabat struktural atau jabatan lain non guru, tidak mengajar 24 jam tatap muka per pekan, dan tidak lagi menjadi guru tetap yayasan (untuk guru non PNS).

Kemudian guru yang tidak terdaftar di rombongan belajar dan guru yang mengajar di bawah rasio siswa 20 orang siswa per kelas di daerah normal.

Dengan alasan itu, Pranata menegaskan memang benar ada guru yang tahun lalu mendapatkan TPP tetapi tahun ini tidak. Dia menegaskan bahwa TPP itu bukan seperti gaji pokok yang sifatnya melekat terus sampai pensiun. Pranata mengatakan siap menerima pengaduan dari para guru, jika merasa dirugikan karena tidak lagi mendapatkan TPP pekan depan ini.

Sementara itu bagaimana dengan nasib pencairan TPP guru PNS? Pranata mengatakan SK penerimaan TPP untuk guru PNS juga sama-sama diterbitkan oleh Kemendikbud. "Tetapi yang membedakan adalah, uang TPP guru negeri ada di Kemenkeu," jelas dia.

Pranata mengatakan sudah banyak SK pencairan TPP untuk guru PNS yang telah diterbitkan. Ada 784.482 orang guru PNS SD dan SMP serta 186.089 guru PNS SMA dan SMK sudah mendapatkan SK.

Tetapi untuk pencairannya, masih menunggu penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK). Nah PMK itu baru diterbitkan setelah urusan audit TPP yang ngendon di daerah itu sudah dituntaskan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia mengakui proses pencairan TPP yang lebih dulu diterima guru swasta ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara guru. "Biarkan, nanti yang protes supaya mendesak pemda untuk segera mencairkannya," jelasnya.

Pranata mengatakan uang TPP untuk guru PNS tetap akan dicairkan dulu melalui pemkab atau pemkot dulu, baru ke guru. (wan/jppn.com)

Panitia SNM PTN Revisi Persyaratan Tidak Menyandang Cacat

JAKARTA - Panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) awalnya membuat persyaratan pendaftaran bahwa, pelamar tidak boleh menyandang cacat untuk jurusan kuliah tertentu. Tetapi akhirnya persyaratan pendaftaran itu akan direvisi. Mereka menghindari tudingan diskriminatif dari masyarakat.

Setelah membuka website pendaftaran SNM PTN kemarin, persyaratan melamar dibuat ringkas. Yakni mengikuti dan lulus ujian nasional (unas) 2013 atau 2014, memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan terdaftar di pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS), serta memiliki nilai rapor semester 1 hingga 5 dan telah diisikan di PDSS.

Kemudian untuk syarat penerimaan adalah lulus unas, lulus SNM PTN, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Meskipun di sejumlah program studi, masih ada ketentuan bebas dari ketunaan tertentu.

Sekretaris Pokja SNM PTN 2014 Bambang Hermanto menuturkan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah terkait dengan pandangan sejumlah pihak yang menilai SNM PTN 2014 diskriminatif. "Khususnya bagi penyandang disabilitas," kata Bambang kemarin.

Dia mengatakan panitia SNM PTN 2014 sama sekali tidak berniat melakukan tindakan diskriminatif dalam penyelenggaraan pendaftaran SNM PTN 2014. Bambang mengatakan memang ada sejulah persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing PTN untuk dapat memasuki beberapa program studi (prodi). "Termasuk syarat-syaratnya bebas dari ketunaan," ujarnya.

Bambang menuturkan bahwa penetapan syarat bebas dari ketunaan itu lebih ditujukan supaya menjamin keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan di prodi yang diminatinya. Dia menegaskan bahwa selama ini tidak sulit ditemukan mahasiswa dengan kondisi keterbatasan fisik, justru memiliki prestasi akademik yang baik.

Dia juga berujar sejak Jumat lalu (7/3) panitia SNM PTN 2013 sudah berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing PTN. Tujuannya meminta supaya setiap PTN mengkaji kembali berbagai persyaratan-persyaratan untuk mendaftar SNM PTN. Diharapkan kebijakan PTN tidak menimbulkan tudingan diskriminasi dalam masa pendaftaran SNM PTN 2014.

Sementara itu Kemenko Kesra juga keberatan dengan syarat tidak berkebutuhan khusus dalam pendaftaran SNM PTN 2014. Alasannya pembatasan itu menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan tinggi.

Deputi Pendidikan dan Agama Kemenko Kesra Agus Sartono mengatakan, ketentuan pendaftaran yang seperti itu harus direvisi. Meskipun begitu dia mengakui bahwa mengakomodasi mahasiswa dengan keterbatasan fisik membutuhkan dosen-dosen yang mampu mengajari mereka.

"Pada tataran teknis, akan sulit mencari dosen-dosen yang bisa mengajari mahasiswa dengan kebutuhan khusus itu," paparnya.

Sementara itu Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, khusus sejumlah prodi tertentu memang menuntut mahasiswa yang tidak berkebutuhan khusus. Dia mencontohkan untuk prodi elektronika, membutuhkan mahasiswa yang tidak buta aksara.

Sebab untuk urusan resistor saja misalnya, dibutuhkan kemampuan membaca kode-kode yang tertuang dalam simbol warna. "Jika mahasiswanya buta warna, bagaimana membaca kode-kode warna itu," tandasnya. (wan)

sumber : jppn.com

Sekolah Muhammadiyah Pekanbaru - HSS Singapura Jalin Kerjasama

Pekanbaru : Untuk meningkatkan mutu pendidikan, tiga sekolah Muhammdiyah yaitu SMA Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1 dan SMK Muhammadiyah 2 menjalin kerjasama dengan Henderson Secondary School (HSS) Singapura. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Hotel Priemere Pekanbaru, Jumat (21/2) malam.

Penandangan nota kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala SMA Muhammadiyah 1, Defi Warman, Kepala SMK Muhammadiyah 1, Algafar dan Kepala SMK Muhammadiyah 2, Taharuddin dengan Principal HSS Singapura, Simen Lour.

Hal ini disaksikan oleh Konsultan Pendidikan Overseas Study, Dr Entis Sutisna SH MH, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Riau, Prof Dr H Irwan Effendi, PW Daerah KOta Pekanbaru, Drs H Rasyad Zein MM dan segegap pimpinan dan Kepala Sekolah Muhammadiyah se- Pekanaru. Selain itu juga tampak hadir Asisten Administrasi Pemko Pekanbaru, Drs H Azwan MSi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Prof Dr Zulfadil.

Dituturkan Entis, kerjasama yang dilakukan akan mempersatukan sekolah Muhammadiyah dengan HSS Singapura. ''Ini tujuannya supaya para peserta didik kita tidak seperti katak dalam tempurung.Jadi mereka juga punya kesempatan untuk menggali pengetahuan di luar negeri dengan kerjasama ini. Begitu juga dengan para gurunya,'' tuturnya.

Sementara itu, Azwan menyambut baik kerjasama yang dilakukan oleh tiga sekolah Muhammadioyah dengan HSS Singapura. ''MEwakili PEmko, tentunya kami sangat mendukung kerjasama ini. Sehingga anak-anak kita akan bisa bersaing secara global dengan pengetahuan yang akan mereka dapatkan selama kerjasama ini berlangsung. Sehingga bisa sejajar dengan siswa lain di luar negeri,'' ujarnya.(l)

sumber : riaupos.co 

Mubarak : Kunci Sukses UMRI adalah Komitmen, Totalitas & Keikhlasan

Setelah dilantik pada 5 Februari 2014 sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) oleh Prof. Dr. H. M, Din Syamsuddin,MA (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Dr. H. Mubarak,M.Si selaku Rektor Baru UMRI periode 2014-2018 mengadakan koordinasi dan konsolidasi baik dengan para Pimpinan UMRI periode lama, seluruh karyawan maupun dosen di lingkungan UMRI. Rangkaian koordinasi dan konsolidasi tersebut dimulai pada Senin (10/2) melalui pertemuan dengan seluruh karyawan dan staff bertempat di Auditorium Lantai III Kampus I UMRI Jl. KH Ahmad Dahlan 88 Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan seluruh dosen dan pimpinan prodi/fakultas pada Selasa (11/2) di tempat yang sama.

 

Dalam pemaparannya, Dr. H. Mubarak, M.Si menyampaikan bahwa beliau sebagai Rektor Baru sangat menghimbau kerjasama dan komitmen dari para dosen karena kesuksesan UMRI di masa mendatang tergantung pada kinerja para dosen dan pimpinan di Prodi/Fakultas. “UMRI memiliki visi 2030 sebagai Perguruan Tinggi yang bermarwah dan bermartabat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan implementasi melalui misi-misi dan memberikan kepuasan pada para stake holder (mahasiswa dan masyarakat umum)”, lanjut berliau.

Kunci sukses UMRI di masa mendatang adalah menerapkan komitmen, totalitas dan keikhlasan. Sebagai Perguruan Tinggi yang sedang berkembang dengan segala keterbatasan dan permasalahan diperlukan semangat untuk berkomitmen, totalitas dalam bekerja dan beraktivitas serta keikhlasan dalam menjalankan tugas.

Dosen berserta Pimpinan Prodi dan Fakultas dihimbau untuk menjalankan kegiatan akademik sebaik mungkin dan memberikan pelayanan memuaskan bagi mahasiswa. Di sisi lain diperlukan upaya-upaya untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti yang telah dilakukan oleh Prodi Kimia melalui Kerjasama Pengembangan Laboratorium dengan PT. Chevron Pasific Indonesia.

Di bagian akhir pemaparan, beliau menghimbau kepada para Pimpinan Prodi berkoordinasi dengan Dekan di lingkungan UMRI untuk merancang pengembangan dan promosi UMRI ke depan terutama menghadapi Tahun Ajaran Baru 2014/2015. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan jumlah penerimaan Mahasiswa Baru serta meningkatkan kualitas akademik dalam rangkat mewujudkan visi dan misi UMRI. (Hsn)

Berdemo, Mahasiswa Umri Minta Dana KBM Dikembalikan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GeMPUR (Gerakan Mahasiswa Peduli UMRI) menggelar aksi di depan kampus Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Jalan KH Ahmad Dahlan Pekanbaru, Senin (13/1/14). Mereka menuntut transparansi keuangan universitas.

Sebab, menurut mereka banyak pungutan keuangan yang tidak jelas kegunaanya. Dicontohkannya, pungutan dana Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) pada tahun 2011 dan 2012, namun pada tahun tersebut rektorat tidak melaksanakanya. Padahal setiap mahasiswa wajib bayar Rp100 ribu.

"Pada tahun 2011 dan 2012 KBM tidak dilaksanakan oleh pihak rektorat. Sedangkan biaya KBM telah dipungut dari mahasiswa. Kemana dana tersebut?," ungkap asalah satu oratsi mahasiswa Hery Fadli.

Untuk itu ia meminta agar pihak rektorat untuk mengembalikan dana KBM kepada mahasiswa. Sebab program yangdijalankan pada tahun 2013 tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sifatnya dinilai hanya untuk menutupi boboroknya KBM tahun sebelumnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penggunaan anggaran praktikum dan pengembangan yang telah dipungut dari mahasiswa. Sampai saat ini, mereka menjelaskan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat jauh dari memadai.

Ketidak trasnparan penggunaan anggaran dinilai mahasiswa mulai tahun 2011. Sejak tahun tersebut ada beberapa pungutan yang programnya tidak berjalan seperti uang praktikum dan juga KBM yang dimaksut.***(tam)